94,6 Persen Responden Nilai Pelaksanaan KKN UIN Sunan Kalijaga 2026 Memuaskan

Yogyakarta – Sebanyak 94,6 persen responden menilai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2026 memuaskan. Survei yang dirangkum oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ini mencakup 29 indikator dalam delapan aspek. Penilaian meliputi pengalaman peserta sejak pendaftaran dan pembekalan hingga pendampingan di lokasi, layanan petugas, transportasi, dan asuransi.

Pelayanan induk semang menjadi indikator dengan penilaian tertinggi. Seluruh responden yang menilai indikator tersebut memberikan penilaian memuaskan. Kondisi tempat tinggal juga memperoleh penilaian tinggi, yakni 98,5 persen, disusul kelayakan lokasi KKN sebesar 95,4 persen dan fasilitas dasar sebesar 91,5 persen. Sebanyak 86,2 persen responden menilai lokasi KKN layak digunakan kembali.

Dalam aspek pendampingan, kemudahan menghubungi dosen pembimbing lapangan (DPL) mendapat penilaian memuaskan dari 94,6 persen responden. Intensitas bimbingan mencapai 91,5 persen, sementara dukungan DPL ketika peserta menghadapi kendala mencapai 90,8 persen. Pada tahap persiapan, kualitas materi pembekalan memperoleh penilaian memuaskan sebesar 90,8 persen. Pengurusan administrasi dan keramahan petugas masing-masing memperoleh penilaian sebesar 93,1 persen dan 92,3 persen.

Survei juga mencatat empat indikator dengan penilaian memuaskan di bawah 80 persen. Kecukupan uang transportasi memperoleh angka terendah, yakni 59,2 persen, diikuti kemudahan penggunaan sistem atau aplikasi sebesar 66,9 persen, perlengkapan dan dana transportasi sebesar 74,6 persen, serta kejelasan informasi asuransi sebesar 79,2 persen.

Pada aspek transportasi, ketepatan pencairan dana mendapat penilaian lebih tinggi, yakni 80,8 persen. Selisih dengan penilaian atas kecukupan uang transportasi menunjukkan bahwa besaran bantuan menjadi perhatian tersendiri dalam evaluasi. Pada aspek asuransi, penilaian terhadap cakupan perlindungan mencapai 86,2 persen, sementara informasi prosedur klaim mencapai 85,4 persen.

Hasil survei ini dapat menjadi dasar bagi LPPM untuk menentukan prioritas perbaikan pada penyelenggaraan KKN berikutnya. Peninjauan kecukupan bantuan transportasi, penyederhanaan penggunaan aplikasi, dan penyampaian informasi asuransi yang lebih jelas menjadi tiga hal yang dapat ditindaklanjuti.